EMAIL US AT info@etahfizh.org
CALL US NOW (+62) 85 77 9696308
DONASI

Filantropi dan Kapitalisme

Muhammad Syafi’ie el-Bantanie
(Direktur Dompet Dhuafa Pendidikan)

Mungkinkah filantropi sebenarnya hanya kamuflase dari kapitalisme? Umumnya kita berpandangan bahwa filantropi adalah antitesa dari kapitalisme. Filantropi mengajak orang pada kedermawanan sosial, sedangkan kapitalisme mendoktrin orang untuk memusatkan kekayaan pada personal.

Penjelasan di atas barangkali ada benarnya. Namun, jika kita mengkaji lebih dalam asal muasal dan motif munculnya filantropisme, ternyata memiliki hubungan erat dengan kapitalisme global yang melahirkan ketimpangan sosial akut di seluruh dunia.

Indonesia sendiri menempati urutan keempat sebagai negara dengan ketimpangan sosial tertinggi di dunia di bawah Russia, India, dan Thailand. Rasionya 49.3% kekayaan nasional dikuasai oleh 1% warga negara (Sumber: Credit Suisse Global Wealth Databooks, 2016).

Sejak era George Soros hingga Bill Gates, para kapitalis dunia, pada sisi yang lain juga dikenal sebagai filantropis dunia. Jika kapitalis dan filantropis bisa berjalan beriringan, bukankah pertanda keduanya ibarat dua sisi mata koin?

Artinya, filantropi bukanlah antitesa dari kapitalisme. Filantropi adalah perpanjangan kapitalisme. Dengan kata lain, pesan yang tersampaikan adalah Anda boleh menjadi seorang kapitalis (memusatkan kekayaan pada diri sendiri), namun pada sisi lain Anda juga harus menjadi filantropis (mengalirkan sebagian kecil kekayaan untuk oranglain).

Itulah mengapa kita selalu mendapati para konglomerat dunia mendirikan yayasan kemanusiaan. Termasuk juga pada lingkup nasional. Apakah salah? Sama sekali tidak salah. Hanya, kita ingin mengkritisi lebih dalam. Bagaimana bisa dalam sebuah negara, sistem ekonominya menghasilkan segelintir orang yang memiliki kekayaan luar biasa?

Kaya dan miskin adalah sunnatullah yang pasti adanya. Ada sebagian orang yang dilebihkan hartanya. Ada pula sebagian orang yang dibatasi hartanya. Dengan demikian, kehidupan bisa berjalan. Karena, tidak mungkin semua kaya ataupun semua miskin. Tidak benar juga sama rata sama rasa ala ideologi komunis. Namun demikian, gap antara kaya dan miskin semestinya berada pada rentang yang wajar.

Pesan yang ingin disampaikan dalam tulisan ini adalah jangan sampai filantropi hanya menjadi legitimasi dan tempat cuci tangan bagi langgengnya kapitalisme. Kita terpukau dengan filantropisme mereka, namun terlupa untuk menggugat sisi kapitalismenya.

Ketika sekelompok kecil (1%) warga negara memiliki kekayaan luar biasa (49.3%), pastilah pada saat yang bersamaan banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terzalimi. Mereka tidak pernah mendapatkan peluang untuk mengerjakan projek-projek belanja negara.

Mereka terhalang untuk mendapatkan peluang kerjasama-kerjasama bisnis. Karena, biasanya peluang-peluang bisnis tersebut sudah dimonopoli dan dikooptasi oleh segelintir orang tersebut. Jadilah kekayaan segelintir orang ini semakin menjadi-jadi.

Dengan demikian, tugas filantropi tidak pernah selesai jika kapitalisme masih menjadi sistem global. Kita tidak akan pernah berhasil mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena nature (pembawaan alami) kapitalisme adalah melahirkan kesenjangan dan ketimpangan.

Karena itu, fokus yang perlu kita lakukan bukan hanya meningkatkan aktivitas filantropi, melainkan meminimalisir berkembangnya sistem kapitalisme. Setidaknya, ada tiga peran yang bisa dijalankan secara simultan dan berkesinambungan.

Pertama, memperkuat ekonomi berbasis wakaf. Wakaf merupakan instrumen Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Melalui wakaf, hak kepemilikan atas harta dipindahkan dari milik personal menjadi milik Allah yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Pada praktiknya harta wakaf tersebut dikelola secara amanah dan profesional oleh Nazhir (pengelola wakaf).

Karenanya, edukasi dan promosi wakaf harus terus digencarkan. Para pemilik aset besar mesti diedukasi untuk mewakafkan sebagian asetnya. Bayangkan bila perusahaan-perusahaan besar dan strategis diwakafkan untuk kemaslahatan umat? Maka, jaminan sosial umat bisa dibiayai dari keuntungan yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Di sinilah peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Lembaga Ziswaf) untuk memasyarakatkan wakaf pada kalangan elit yang menguasai perekonomian nasional. Salah satu tolok ukur keberhasilan BWI dan lembaga Ziswaf adalah ketika perusahaan-perusahaan besar dan strategis beralih status menjadi aset wakaf.

Skema akad wakaf musytarak bisa jadi pilihan agar pemilik perusahan tersebut masih bisa menerima sebagian kecil surplus wakaf sesuai kesepakatan pada awal akad. Namun, apabila bisa didorong dalam skema wakaf khairi, tentulah ini jauh lebih baik dan berdampak bagi kesejahteraan umat.

Kedua, memperkuat ekonomi sektor ril. Dalam hal ini, peran perbankan Syariah sangat penting. Selama ini produk pembiayaan perbankan Syariah yang mendominasi adalah murabahah. Murabahah lebih cocok untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembiayan rumah, kendaraan, atau kebutuhan kepemilikan barang lainnya.

Sementara, untuk menggerakan ekonomi sektor ril atau dengan kata lain memberikan akses pembiayaan bagi para pelaku UMKM, maka skema pembiayaan musyarakah dan mudharabah lebih tepat guna. Melalui skema musyarakah dan mudharabah, maka terbuka peluang bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Akad musyarakah atau mudharabah berbasis bagi hasil keuntungan, bukan margin tetap sebagaimana dalam murabahah. Untung dan rugi dibagi dan ditanggung bersama oleh mudharib (pelaku usaha) dan shahibul mal (pemilik modal). Skema ini tidak membebani para pelaku UMKM.

Amanah, integritas, dan profesionalisme menjadi variabel penting berjalannya skema musyarakah dan mudharabah. Barangkali ini tantangannya. Di sinilah pentingnya perbankan Syariah menjalankan fungsi edukasi dan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Karena, sesungguhnya amanah, integritas, dan profesionalisme merupakan ciri khas aktivitas ekonomi Islam.

Ketiga, dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah mesti mengalokasikan belanja negara untuk didistribusikan kepada para pelaku UMKM. Berikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk mengerjakan projek-projek pemerintah dalam skala mikro, kecil, dan menengah. Batasi ruang gerak perusahaan korporasi untuk menggarap projek-projek belanja negara.

Dengan demikian, jika ketiga peran di atas bisa dijalankan dengan optimal, bolehlah kita berharap ketimpangan sosial akan semakin terkikis. Pada akhirnya, terwujud keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: